Profil PPID Dinas PPKUKM

Tetang PPID

PPID dibentuk untuk mengelola layanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Daerah .

PPID terdiri dari;

• PPID Provinsi; dan
• PPID pada SKPD/UKPD.

Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta termasuk ke dalam kategori PPID pada SKPD (Pasal 20 Pergub 175/2016 tentang Layanan Informasi Publik).

Dasar Hukum Layanan Informasi Publik di DKI Jakarta :

• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
• Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
• PP Nomor 61 Tahun 2010 ttg Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik
• Peraturan Komisi Informasi Pusat RI No. 1 Thn 2010 ttg Standar Layanan Informasi Publik
• Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi & Dokumentasi Kemendagri dan Pemerintah Daerah
• Peraturan Gubernur  Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik

Visi:

Terwujudnya pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel untuk memenuhi hak pemohon informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Misi:

• Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas, benar dan bertanggung jawab.
• Membangun dan mengembangkan sistem penyediaan dan layanan informasi.
• Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi dan kualitas SDM dalam bidang pelayanan informasi.
• Mewujudkan keterbukaan informasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan proses yang cepat, tepat, mudah dan sederhana.

STRUKTUR ORGANISASI

PPID pada SKPD/UKPD mempunyai tugas, yaitu :

• memberikan layanan informasi kepada publik;
• menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
• membantu PPID Provinsi didalam melaksanakan tugasnya;
• melakukan verifikasi bahan informasi publik;
• melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
• menyediakan informasi dan dokumentasi untuk di akses oleh pemohon informasi publik;
• melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya dilakukan uji konsekuensi;
• membuat laporan pelayanan informasi; dan.
• melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Atasan PPID.

PPID pada SKPD/UKPD mempunyai wewenang:

• mengoordinasikan pelayanan informasi publik pada SKPD/ UKPD dan/atau pejabat fungsional yang menjadi cakupan kerj anya;
• menetapkan/menentukan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi;
• menolak permohonan informasi publik secara tertulis apabila informasi publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon informasi publik untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
• membuat, memelihara dari/atau memutakhirkan daftar informasi publik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan; dan
• meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/ satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya.