Jakarta Tawarkan Arsitektur Pembiayaan Baru untuk Percepatan Transformasi Global City di Forum APEC
Ghuangzhou, 5 September 2026 — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menawarkan pendekatan baru dalam pembiayaan pembangunan kota melalui penguatan investasi, creative financing, dan kemitraan strategis dalam forum ekonomi Asia-Pasifik. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Provinsi DKI Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Allo, dalam forum investasi yang mempertemukan delegasi ekonomi, pelaku usaha, dan investor dari kawasan Asia-Pasifik.
Dalam paparannya, Ratu menegaskan bahwa transformasi Jakarta sebagai global city membutuhkan arsitektur pembiayaan yang tidak lagi bergantung pada sumber pendanaan konvensional. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah membangun ekosistem yang mengintegrasikan kapasitas fiskal pemerintah, investasi swasta, optimalisasi aset, instrumen pasar modal, serta kemitraan strategis untuk menciptakan nilai ekonomi dan manfaat publik yang lebih besar.
“Jakarta tidak dapat hanya mengandalkan pembiayaan konvensional. Kami perlu membangun arsitektur pendanaan yang mampu menggabungkan sumber daya publik dan swasta untuk mempercepat pembangunan sekaligus menciptakan manfaat jangka panjang bagi masyarakat,” ujar Ratu.
Jakarta saat ini memiliki momentum ekonomi yang kuat. Pada 2025, realisasi investasi mencapai Rp270,9 triliun, sementara hingga semester I 2026 telah mencapai Rp173,6 triliun atau sekitar 17,2 persen dari total realisasi investasi nasional. Pertumbuhan ekonomi Jakarta pada triwulan II 2026 juga mencapai 5,52 persen secara year-on-year, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,29 persen.
Namun, kebutuhan pembangunan jangka panjang Jakarta membutuhkan sumber pembiayaan yang jauh lebih besar. Dalam paparannya, Ratu menyampaikan kebutuhan pembiayaan Jakarta hingga 2045 diproyeksikan mencapai Rp4.700 triliun. Apabila hanya mengandalkan sumber pendanaan konvensional, terdapat potensi financing gap sekitar Rp1.734 triliun.
Karena itu, Jakarta mulai membuka ruang lebih luas bagi skema pembiayaan alternatif, mulai dari investasi swasta, optimalisasi aset, KPBU, KSP, joint venture, pembiayaan korporasi, hingga municipal bonds atau obligasi daerah.
Salah satu langkah konkret yang diperkenalkan adalah Jakarta’s Municipal Bond Pipeline dengan nilai indikatif Rp5,62 triliun yang diproyeksikan menjadi bagian dari pipeline pembiayaan strategis periode 2027–2028. Instrumen tersebut diarahkan untuk mendukung pembiayaan proyek pembangunan jangka panjang, mobilisasi modal, diversifikasi sumber pendanaan, serta peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik.
Ratu menjelaskan, pendekatan pembiayaan tersebut akan diarahkan untuk mempercepat enam agenda transformasi Jakarta, yaitu pengembangan transportasi publik yang terintegrasi, pengelolaan air dan mitigasi banjir, penyediaan hunian layak dan terjangkau, peningkatan layanan kesehatan, penguatan kualitas pendidikan, serta perluasan konektivitas digital menuju kota cerdas.
“Pembiayaan, investasi, aset, dan kolaborasi harus dirancang sebagai satu ekosistem. Dengan pendekatan ini, kami optimistis transformasi Jakarta menuju global city dapat dipercepat tanpa terhambat oleh keterbatasan anggaran konvensional,” jelasnya.
Selain penguatan pembiayaan, Pemprov DKI Jakarta juga terus melakukan reformasi regulasi dan pelayanan investasi melalui penyederhanaan perizinan berbasis risiko, digitalisasi layanan, penguatan koordinasi lintas instansi, serta pengembangan promosi dan business matching berbasis data. Upaya tersebut diarahkan untuk membentuk ekosistem investasi yang adaptif, kompetitif, dan berkelanjutan.
Dalam konteks penguatan konektivitas ekonomi kawasan, keikutsertaan Jakarta dalam rangkaian China International Small and Medium Enterprises Fair (CISMEF) 2026 menjadi salah satu pintu masuk untuk memperluas jejaring perdagangan dan investasi. Sebanyak 22 UMKM unggulan Jakarta melalui program Choose Jakarta hadir di CISMEF untuk mempertemukan produk dan pelaku usaha Jakarta dengan buyer, investor, serta mitra strategis internasional.
Kehadiran Jakarta dalam rangkaian agenda tersebut juga didukung oleh Asian Trade, Tourism, and Economics Council (ATTEC) yang memfasilitasi koneksi antara Pemprov DKI Jakarta dengan berbagai mitra strategis di Tiongkok dan kawasan Asia.
“Jakarta membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya, baik untuk infrastruktur strategis, pembiayaan inovatif, transfer teknologi, maupun kemitraan dengan UMKM Jakarta. Kami ingin membangun hubungan yang tidak hanya menghasilkan investasi, tetapi juga menciptakan nilai ekonomi dan sosial yang berkelanjutan,” pungkas Ratu.