Kepala Dinas PPKUKM DKI: Legalitas dan Perlindungan KI Tingkatkan Daya Saing UMK

JAKARTA - Perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di tengah perkembangan ekonomi digital dan persaingan pasar yang semakin ketat.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (PPKUKM), Elisabeth Ratu Rante Allo, saat membuka webinar "Strategi Mengembangkan Bisnis melalui Perlindungan Kekayaan Intelektual dan Perseroan Perorangan" yang diselenggarakan secara daring, Jumat (29/5/2026).

Kegiatan tersebut mendapat antusiasme tinggi dengan diikuti lebih dari 300 pelaku usaha mikro dan kecil dari berbagai wilayah di Jakarta. Adapun kegiatan ini terselenggara berkat kolaborasi antara Dinas PPKUKM bersama Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta.

Ratu mengatakan, saat ini pelaku usaha tidak cukup hanya mengandalkan kreativitas dan semangat berwirausaha. para pelaku usaha menurutnya juga perlu memperkuat fondasi melalui legalitas yang jelas serta perlindungan terhadap inovasi dan identitas bisnis yang dimiliki.

"Banyak pelaku usaha memiliki produk yang baik dan ide yang kreatif, namun usahanya mengalami hambatan karena belum memiliki perlindungan hukum terhadap merek maupun karya intelektualnya. Padahal, perlindungan KI menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan usaha," ucapnya.

Ratu mengatakan, pemerintah terus menghadirkan berbagai kemudahan agar pelaku UMK dapat berkembang dan naik kelas, salah satunya melalui fasilitas Perseroan Perorangan yang memungkinkan pelaku usaha memiliki badan hukum dengan proses yang lebih mudah, cepat, dan terjangkau.

Ia menilai, kombinasi antara legalitas usaha dan perlindungan KI akan membuat usaha lebih kredibel di mata konsumen maupun mitra bisnis, sekaligus meningkatkan nilai usaha dan membuka peluang ekspansi pasar yang lebih luas.

"Ketika usaha memiliki badan hukum dan aset intelektualnya terlindungi, maka kepercayaan terhadap bisnis tersebut juga meningkat. Ini bukan hanya soal administrasi, tetapi bagian dari strategi pengembangan usaha jangka panjang," katanya.

Melalui webinar ini, Ratu berharap seluruh peserta mendapatkan pemahaman strategis dan praktis terkait proses perlindungan KI, manfaat Perseroan Perorangan, serta langkah-langkah penguatan usaha berbasis legalitas.

Ia sekaligus menyampaikan apresiasi kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta atas kolaborasi yang terjalin dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut.

"Kami berharap seluruh peserta dapat memanfaatkan forum ini untuk berdiskusi, bertukar informasi, menyerap ilmu dari para narasumber, dan yang paling penting segera mengimplementasikannya dalam pengembangan usaha masing-masing," pungkar Ratu.