Dinas PPKUKM Perkuat Kolaborasi dengan BPS, Dorong Pelaku Usaha Sukseskan Sensus Ekonomi 2026
Jakarta, 22 April 2026 — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) berkolaborasi
dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta dalam menyukseskan
pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Salah satu upaya yang dilakukan adalah
diselenggarakannya acara Ngisi Bareng (Ngibar) pada Rabu (22/4) di Tavia
Heritage Hotel, Jakarta Utara.
Kegiatan ini menjadi
pembuka rangkaian Sensus Ekonomi 2026 di Jakarta dan diikuti oleh ratusan
pelaku usaha dari sektor industri pengolahan. Melalui acara Ngibar, peserta
mendapatkan pendampingan langsung untuk melakukan pengisian data usaha secara
mandiri melalui sistem yang terintegrasi dengan BPS RI.
Kepala BPS Provinsi DKI
Jakarta, Kadarmanto, menekankan bahwa sensus ekonomi merupakan instrumen
penting dalam menyediakan basis data yang akurat dan menyeluruh bagi
pembangunan ekonomi Jakarta.
“Sensus ekonomi akan
menyediakan data ekonomi yang lengkap dan akurat untuk mengukur dan memetakan
daya saing global Jakarta,” ujarnya.
Menurutnya, sektor
industri pengolahan memiliki kontribusi besar sebagai penyokong ekonomi Jakarta
setelah sektor perdagangan. Oleh sebab itu, keterlibatan aktif pelaku usaha di
sektor ini sangat dibutuhkan agar hasil pendataan dapat menggambarkan kondisi
riil di lapangan.
“Nanti sensus ekonomi
harapannya dapat menghasilkan data perekonomian hingga wilayah terkecil,
sehingga kita bisa melihat daerah mana saja yang paling menggeliat secara
ekonomi di Jakarta,” jelasnya.
Dinas PPKUKM memandang
kegiatan ini sebagai langkah strategis untuk memastikan tersedianya data
ekonomi yang berkualitas sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan
pelaku usaha. Pendekatan Ngibar dinilai mampu meningkatkan efisiensi serta akurasi
dalam proses pengumpulan data.
Kepala Bidang
Perindustrian Dinas PPKUKM DKI Jakarta, Juanda Permana Jaya, menyampaikan bahwa
pelaksanaan kegiatan ini merupakan bentuk dukungan konkret Pemprov DKI Jakarta
terhadap agenda nasional.
“Kegiatan ini dilaksanakan
sebagai bentuk dukungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap pelaksanaan
Sensus Ekonomi 2026 dengan melibatkan perusahaan industri yang memiliki peran
yang sangat strategis bagi perekonomian Jakarta,” ujarnya.
Ia menambahkan,
keterlibatan pimpinan perusahaan industri, baik skala besar maupun menengah,
menjadi bagian penting dalam upaya membangun fondasi ekonomi daerah yang lebih
kuat.
Sementara itu, Kepala
Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta menilai bahwa kegiatan Ngibar tidak hanya
berfokus pada pengumpulan data, tetapi juga menjadi momentum mempererat
kemitraan antara pemerintah dan dunia usaha.
“Kami melihat kegiatan ini
sebagai ruang kolaborasi yang penting antara pemerintah dan pelaku usaha. Data
yang terkumpul nantinya akan menjadi dasar dalam menyusun kebijakan yang lebih
adaptif dan tepat sasaran, khususnya untuk mendorong pertumbuhan sektor
industri, koperasi, dan UMKM di Jakarta,” ujarnya.
Ia juga mengajak seluruh
pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif dalam seluruh tahapan sensus sebagai
bentuk kontribusi nyata dalam pembangunan ekonomi Jakarta yang berkelanjutan.
BPS mencatat terdapat
sekitar 1,4 juta unit usaha di Jakarta yang akan menjadi target pendataan. Bagi
pelaku usaha yang belum mengikuti kegiatan Ngibar, proses pengumpulan data akan
dilakukan melalui kunjungan langsung oleh petugas BPS ke lokasi usaha mulai 15
Juni hingga 31 Agustus 2026, dengan melibatkan lebih dari 1.000 petugas yang
menjangkau seluruh wilayah hingga tingkat RT.
Melalui kolaborasi lintas sektor ini, Dinas PPKUKM optimistis Sensus Ekonomi 2026 dapat menghasilkan data yang komprehensif dan menjadi pijakan utama dalam memperkuat posisi Jakarta sebagai pusat ekonomi nasional dan global.