Dinas PPKUKM DKI Jakarta Selenggarakan FGD tentang Optimalisasi Data, Dorong Ekosistem UMKM Berbasis Digital
.jpeg)
Dalam rangkaian acara Jakarta International Investment, Trade, Tourism, & SMEs Expo (JITEX) 2025, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Optimalisasi Pengolahan Data UMKM melalui Integrasi Datadengan Stakeholder UMKM”. Acara ini bertujuan menciptakan sinergi datayang lebih kuat antar lembaga untuk mendukung pertumbuhan pelaku UMKM, yang berlangsung di Kelapa Gading Room (Hall B JICC).
Diskusi ini menghadirkan para pakar dan pejabat kunci yang memiliki peran vital dalam ekosistem data nasional dan UMKM, Bapak Arya Sinulingga selaku Staf Khusus Kementrian BUMN, Edi Widyarto perwakilan dari Direktur Data Pembangunan dan Pemerintah Digital Kementerian PPN/Bappenas RI, Bapak R. Moh. Nurul Rachman selaku Kepala Biro Data dan Teknologi Informasi Kementerian UMKM RI, Bapak Nurul Hasanudin Kepala BPS DKI Jakarta, Ibu Claudia selaku Perwakilan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum RI, serta dimoderatori langsung oleh Bapak Juremi selaku Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas PPKUKM DKI Jakarta.
Dalam kesempatan tersebut, Bapak Nurhidayat selaku Plt. Sekretaris Dinas PPKUKM DKI Jakarta menekankan komitmen Pemprov DKI Jakarta. "Pengolahan data yang optimal merupakan kunci untuk memahami kebutuhan riil UMKM kita. Dengan mengintegrasikan data dari berbagai pihak, kita dapat merancang program yang lebih efektif, dari pendampingan hingga akses pembiayaan," ujarnya Rabu (17/09).
FGD ini menyoroti pentingnya data yang terintegrasi dan akurat sebagai fondasi dalam perumusan kebijakan yang tepat sasaran, serta untuk membuka peluang bisnis yang lebih luas bagi UMKM. Para narasumber dalam FGD ini sepakat bahwa transformasi digital dan data yang terintegrasi menjadi kunci utama untuk memajukan UMKM, sejalan dengan visi Jakarta sebagai kota global.
Bapak Nurul Hasanudin dari BPS DKI Jakarta menegaskan pentingnya standarisasi data, khususnya melalui penyamaan Klasifikasi Baku LapanganUsaha Indonesia (KBLI) di seluruh dinas dan provinsi, untuk memastikan data usaha yang valid. BPS juga akan mengintegrasikan data dari Sensus Ekonomi 2026 yang akan datang, yang akan menjadi momentum penting untuk pemutakhiran data sektoral.
Dari sisi Kementerian Hukum, ditekankan perlunya kolaborasi untuk pendataan badan hukum UMKM dan pendaftaran kekayaan intelektual, khususnya merek usaha. Hal ini penting untuk memberikan perlindungan hukum dan memudahkan pemetaan data merek yang telah terdaftar.
Sementara itu, pihak Kementerian BUMN menyampaikan harapannya agar tidak terjadi duplikasi data. Dengan adanya aplikasi seperti “Aplikasi Naksir BUMN”, yang sudah berbasis mobile dan mudah digunakan, diharapkan dapat terjalin kolaborasi dengan program Jakarta Entrepreneur untuk memfasilitasi pendampingan UMKM. Pendampingan ini dinilai krusial, terutama bagi pelaku usaha yang kesulitan dengan teknologi, untuk memastikan data yang diinput akurat.
Sebagai penutup, di akhir diskusi ini dilakukan penandatanganan komitmenbersama untuk menegaskan kembali perlunya sinergi lintas lembaga dan komitmen bersama untuk membangun fondasi data yang solid. Langkah ini tidak hanya akan mempercepat pertumbuhan ekonomi kerakyatan di Jakarta, tetapi juga memastikan setiap program pendampingan dapat tepat sasaran dan berkelanjutan, sehingga UMKM dapat terus naik kelas dan berdaya saing di tingkat global.
Diskusi ini menghadirkan para pakar dan pejabat kunci yang memiliki peran vital dalam ekosistem data nasional dan UMKM, Bapak Arya Sinulingga selaku Staf Khusus Kementrian BUMN, Edi Widyarto perwakilan dari Direktur Data Pembangunan dan Pemerintah Digital Kementerian PPN/Bappenas RI, Bapak R. Moh. Nurul Rachman selaku Kepala Biro Data dan Teknologi Informasi Kementerian UMKM RI, Bapak Nurul Hasanudin Kepala BPS DKI Jakarta, Ibu Claudia selaku Perwakilan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum RI, serta dimoderatori langsung oleh Bapak Juremi selaku Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas PPKUKM DKI Jakarta.
Dalam kesempatan tersebut, Bapak Nurhidayat selaku Plt. Sekretaris Dinas PPKUKM DKI Jakarta menekankan komitmen Pemprov DKI Jakarta. "Pengolahan data yang optimal merupakan kunci untuk memahami kebutuhan riil UMKM kita. Dengan mengintegrasikan data dari berbagai pihak, kita dapat merancang program yang lebih efektif, dari pendampingan hingga akses pembiayaan," ujarnya Rabu (17/09).
FGD ini menyoroti pentingnya data yang terintegrasi dan akurat sebagai fondasi dalam perumusan kebijakan yang tepat sasaran, serta untuk membuka peluang bisnis yang lebih luas bagi UMKM. Para narasumber dalam FGD ini sepakat bahwa transformasi digital dan data yang terintegrasi menjadi kunci utama untuk memajukan UMKM, sejalan dengan visi Jakarta sebagai kota global.
Bapak Nurul Hasanudin dari BPS DKI Jakarta menegaskan pentingnya standarisasi data, khususnya melalui penyamaan Klasifikasi Baku LapanganUsaha Indonesia (KBLI) di seluruh dinas dan provinsi, untuk memastikan data usaha yang valid. BPS juga akan mengintegrasikan data dari Sensus Ekonomi 2026 yang akan datang, yang akan menjadi momentum penting untuk pemutakhiran data sektoral.
Dari sisi Kementerian Hukum, ditekankan perlunya kolaborasi untuk pendataan badan hukum UMKM dan pendaftaran kekayaan intelektual, khususnya merek usaha. Hal ini penting untuk memberikan perlindungan hukum dan memudahkan pemetaan data merek yang telah terdaftar.
Sementara itu, pihak Kementerian BUMN menyampaikan harapannya agar tidak terjadi duplikasi data. Dengan adanya aplikasi seperti “Aplikasi Naksir BUMN”, yang sudah berbasis mobile dan mudah digunakan, diharapkan dapat terjalin kolaborasi dengan program Jakarta Entrepreneur untuk memfasilitasi pendampingan UMKM. Pendampingan ini dinilai krusial, terutama bagi pelaku usaha yang kesulitan dengan teknologi, untuk memastikan data yang diinput akurat.
Sebagai penutup, di akhir diskusi ini dilakukan penandatanganan komitmenbersama untuk menegaskan kembali perlunya sinergi lintas lembaga dan komitmen bersama untuk membangun fondasi data yang solid. Langkah ini tidak hanya akan mempercepat pertumbuhan ekonomi kerakyatan di Jakarta, tetapi juga memastikan setiap program pendampingan dapat tepat sasaran dan berkelanjutan, sehingga UMKM dapat terus naik kelas dan berdaya saing di tingkat global.
Bagikan: